by

Nelayan Karawang Desak PT PHE Segera Cairkan Kompensasi

-Daerah-370 views

Karawang, Kabarsebelas.com – Ratusan nelayan Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, Senin (20/1/2020) siang.

Para nelayan itu merasa geram karena sampai saat ini PT Pertamina Hulu Energi (PHE) belum memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat dari bocornya pipa sumur minyak YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ).

Pemkab Karawang pun diminta untuk mendesak PHE-ONWJ agar segera membayar kompensasi dampak akibat tumpahan limbah milik PT PHE yang sangat merugikan masyarakat dan lingkungan pesisir utara Karawang.

“Dampak dari kebocoran minyak itu kami menjadi tidak bisa melaut dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kami makan dari hasil ngutang ke bank emok,” ujar Masruin saat hearing bersama pejabat Pemkab Karawang.

Selain itu, ia menegaskan, nelayan Karawang pun sangat mengeluhkan anjloknya hasil tangkapan rajungan. Padahal, lanjutnya, cuaca ekstrim yang terjadi saat ini merupakan musimnya para nelayan panen ranjungan.

“Namun karena terjadinya kerusakan lingkungan laut akibat dari kebocoran minyak tersebut, tidak ada rajungan lagi di sana sehingga pendapatan kami para nelayan anjlok dengan drastis,” tegas Masruin.

Inilah 3 poin tuntutan nelayan Karawang yang harus dipenuhi oleh PT PHE:

  1. Meminta kompensasi sebesar Rp 150 ribu x 6 bulan x data nelayan Pasir Putih dan secepatnya dicairkan.
  2. Dana CSR harus diberikan langsung ke nelayan Pasir Putih, karena saat ini CSR tidak jelas peruntukannya.
  3. Alih fungsi nelayan Pasir Putih menjadi nelayan budidaya ikan jika penghasilan terus turun dengan jangka waktu yang lama.

Terpisah, VP Relation PT PHE, Ifki Sukarya mengatakan akan segera merealisasi kompensasi bersama Pokja Karawang berdasarkan data yang real. Pihaknya, lanjut dia, telah mencairkan kompensasi sekitar 8.000 nelayan Karawang.

“Maksudnya kami telah mendapati data penerima telah valid tak lagi ada perbedaan NIK atau apapun antara KTP dan KK, karena itu bisa menghambat untuk mendistribusikan dana kompensasi melalui perbankan. Dari 10.271 penerima kompensasi, sudah hampir 8.000 telah menerima dana kompensasi tahap awal dan sisanya terkendala oleh tidak validnya data penerima,” katanya saat dihubungi awak media via telepon. (vzay)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed