Bekasi, Kabarsebelas.com – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk membuktikan depan aset kepemilikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi.
“Kita minta Pemkot Bekasi membuktikan delapan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi yang berada di wilayah Kota Bekasi,” ujarnya, Senin (27/1/2020).
Delapan aset yang telah dinilai oleh penilai independen sebagai kompensasi yang wajib dibayarkan Pemerintah Kota Bekasi itu merupakan bagian dari rencana pemisahan kepemilikan PDAM Tirta Bhagasasi menjadi milik Kabupaten Bekasi sepenuhnya.
“Sampaikan bukti dokumen kepemilikan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) itu ke kami selanjutnya secara bersama-sama menelaah kebenaran dokumen tersebut,” katanya.
Apabila anggapan kepemilikan PSU pada delapan wilayah pelayanan itu tidak didukung oleh bukti dokumen dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pihaknya berharap agar Pemerintah Kota Bekasi tidak memunculkan pendapat-pendapat baru yang mengakibatkan terkendalanya proses pemisahan.
Entah mengatakan dalam rangka kepastian hukum pelaksanaan pemisahan dan penyerahan aset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, pihaknya meminta Kota Bekasi bersama-sama mengatur teknis pemisahan aset dan layanan PDAM Tirta Bhagasasi sesuai perundangan yang berlaku.
Mengingat jangka waktu perjanjian kesepakatan Nomor 32/KB.690/Admrek/V/2017 berakhir pada 8 Mei 2020 serta pertimbangan telah terbentuknya PDAM Tirta Patriot milik Kota Bekasi 2006 silam, pihaknya akan mengambil langkah-langkah penyelesaian pemisahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Apabila musyawarah tidak didapati kata mufakat kami akan mengambil langkah pemisahan dengan pertimbangan atas proses pelaksanaan pemisahan yang sudah cukup lama. Pemkab Bekasi akan menetapkan nilai kompensasi penyerahan aset PDAM Tirta Bhagasasi yang berada di wilayah Kota Bekasi berdasarkan nilai wajar yang telah dilakukan penilaiannya oleh KJPP Effendi Rais,” ungkapnya.(red/rls)
