by

Himakos 1957 Kabupaten Bekasi Gelar Diskusi Publik

-Daerah-141 views

Bekasi, Kabarsebelas.com – Himpunan Mahasiswa Kosgoro (Himakos 1957) Kabupaten Bekasi menggelar diskusi publik dengan tema ‘Implikasi Penyederhanaan Regulasi Terhadap Investasi dan Pelayanan Masyarakat’ berlokasi di Warna Warni Resto Kafe, Cikarang, Kamis, (30/1/2020).

Acara kali ini menghadrikan narasumber diantaranya ialah perwakilan DPMPTSP Kabupaten Bekasi (Sukmawati), CEO Media Online Berita Indonesia (Sardi Adi Saputra), Dosen IKOPIN (Urik Yanto S.Hum, MM) dan pegawai BUMD Kabupaten Bekasi (Hasan Basri).

Ketua Himakos 1957 Kabupaten Bekasi, Iwan Farihin mengatakan kalau penyederhanaan regulasi oleh pemerintah Indonesia sudah sangat tepat karena sesuai dengan visi reformasi kelembagaan birokrasi secara efektif dan efisien dalam kurun waktu 2019-2024.

“Kita memberikan dukungan terhadap kebijakan prioritas pemerintah, dalam hal pembangunan SDM unggul, penyederhanaan persetujuan pusat maupun daerah dan birokrasi. Serta mentransformasikan ekonomi dari SDA ke sektor yang berbasis manufaktur dan jasa modern tanpa dilanggar kearifan lokal,” katanya saat sambutan.

(Himakos 1957 Kbupaten Bekasi foto bersama usai menggelar Diskusi Publik dengan tema ‘Implikasi Penyederhanaan Regulasi Terhadap Investasi dan Pelayanan Masyarakat’)

Sementara CEO Media Online Berita Indonesia, Sardi Adi Saputra memaparkan kalau implikasi regulasi bukan hanya berpihak kepada para investor saja. Akan tetapi, kata dia, harus juga berpihak terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi supaya roda ekonomi tidak stagnan.

“Penyederhanaan regulasi harus menjadi formula tidak hanya untuk mendorong iklim investasi yang baik, tapi juga harus memberikan rasa keadilan dan mampu menghadirkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” papar Sardi Adi.

Kemudian perwakilan DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sukmawati berpesan kepada para peserta diskusi agar taat terharap regulasi pembuatan izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB) serta izin lainnya sesuai prosedur Pemkab Bekasi.

“Untuk dapat membuat izin, maka harus taat dan patuh pada prosedur sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” pungkasnya. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

News Feed