by

Soal Pungli, Bupati Eka Akan Tindak Tegas ASN Nakal

Bekasi, Kabarsebelas.com – Bupati Kabupaten Bekasi Eka Supri Atmaja akan menindak tegas jika diketahui ada pejabat ASN Pemkab Bekasi melakukan pungutan liar dalam segala proses pembuatan adminitrasi kependudukan dan pelayanan publik lainnya.

“Saya sudah memberikan surat edaran kepada masing-masing perangkat daerah bukan hanya di Disdukcapil, semua yang ada terkait pelayanan publik saya tegaskan kalau memang masih ada pungli, kalau memang masih ada percaloan, saya akan tindak tegas,”Ujar Eka Supri Atmaja Bupati Kabupaten Bekasi, Selasa (4/2/2020) pada saat meninjau pencetakan e KTP secara langsung di kantor Disdukcapil Kabupaten Bekasi.

Bahkan Bupati Eka menyebut bahwa permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik harus segera di selesaikan.

“Permasalahan pelayanan publik terkait dengan pelayanan e-KTP menjadi primadona di masyarakat tentunya. Dengan pelayanan kita lebih baik dengan e-KTP, akan berdampak pada masyarakat. Ini salah satu pelayanan publik yang kita suguhkan,”katanya

Kedatangan Bupati Eka di kantor Disdukcapil selain meninjau langsung proses pencetakan e-KTP, juga memberikan semangat kepada 46 petugas dengan menggunkan 24 mesin pencetakan.

Namun, sangat disayangkan surat edaran dan peringatan Bupati Eka tidak diindahkan oleh oknum pejabat Kecamatan Pebayuran dengan melakukan pungli kepada warga yang hendak mengurus adminitrasi kependudukan.

Pasalnya, Seman Hermawan warga Sumbereja Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi mengeluh setelah mendapatkan informasi bahwa akta kelahiran anaknya harus ditebus 300 Ribu Rupiah.

Menurut Seman bahwa lima bulan yang lalu ada program pelayanan pembuatan akta kelahiran yang diselenggarakan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi, dan dia mendaftarkan anaknya dalam kegiatan tersebut di kecamatan Pebayuran, Bekasi.

“saya ikut program pembuatan akta kelahiran anak saya, kata petugas Disdukcapil akan selesai satu bulan dan dikirim ke desa masing – masing, tapi setelah saya tunggu akta kelahiran anak saya belum jadi juga, kata petugas Disdukcapil sudah dikirim ke desa masing – masing, kemudian saya ikut program susulan didesa, ketika saya tanyakan ke desa petugas kasie pemerintahan mengatakan aktanya ada dan harus menebus 300 Ribu Rupiah,” Jelasnya, Sabtu 8/2/2020.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

News Feed