Bupati Bekasi Optimalkan Aspirasi Masyarakat

Bekasi, Kabarsebelas.com – Bupati Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja, akan mengoptimalkan aspirasi dari masyarakat Bekasi, sebagai landasan utama kebijakan pembangunan di Kabupaten Bekasi, khususnya dalam proses perumusan dan perencanaan kebijakan di tahun 2021 mendatang.

Hal ini disampaikannya pada rapat Paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Rabu (26/2/2020)

Bupati Eka menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ia pimpin, akan siap menyerap aspirasi masyarakat sebagai rumusan dan landasan program kegiatan yang akan masuk ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan di tahun 2021.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi siap menyerap aspirasi masyarakat sebagai landasan dan rumusan program kegiatan yang akan dimasukkan pada mekanisme perencanaan pembangunan tahun 2021,”Katanya dalam rapat tersebut.

Lanjut Eka, bersama DPRD kabupaten Bekasi memang akan menjadikan orientasi pembangunan yang aspiratif, agar kebijakan pembangunan dapat berbasis kebutuhan dan pendapat masyarakat, yang nanti mewujud pada program dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dia pimpin, bersama dengan DPRD Kabupaten Bekasi.

Dalam rapat yang membahas mengenai Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bekasi, disampaikannya merupakan hal penting karena dibentuk langsung dari hasil Reses (masa perhentian sidang), yang diambil berdasar kebutuhan dan usulan keinginan di masyarakat langsung. Pentingnya hal ini menurutnya juga, karena DPRD merupakan keterwakilan dari rakyat atau warga kabupaten Bekasi itu sendiri.

“Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD yang terangkum dalam urusan kewenangan Pemerintah Daerah, yang kemudian digunakan sebagai salah satu landasan salam penyusunan draft awal Rencana Kerja Perangkat Daerah di tahun 2021” Pungkasnya.

Dia juga menuturkan, dari keselarasan dan sinergitas perencanaan pembangunan merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Dengan begitu perlu melibatkan semua pemangku kebijakan, dan juga masyatakat Bekasi itu sendiri.

“Sehingga kebijakan yang dihasilkan serta dijalankan, benar-benar aspiratif dan akomodatif, berdasar kebutuhan dan keinginan masyarakat Bekasi,”pungkasnya.(red)