by

Supriyadi Sayangkan Polemik KPPL Samudera Mulya Dibawa ke DPRD Karawang

-Lainnya-112 views

Karawang, Kabarsebelas.com – Kuasa hukum pengurus lama Koperasi Produksi Perikanan Laut (KPPL) Samudera Mulya, Supriyadi, SH, MH, menyayangkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara sejumlah nelayan Desa Ciparage Jaya dengan Komisi II DPRD Karawang.

Pasalnya, kata dia, para nelayan yang tergabung dalam KPPL Samudera Mulya dan kuasa hukumnya dalam menuntut haknya itu harus melalui pengadilan.

“Dalam menuntut haknya, para nelayan dan kuasa hukumnya kan seharusnya ke pengadilan dan bukan ke DPRD. Kita berkesimpulan dan berkeyakinan ada kepentingan lain selain kepentingan nelayan dengan memanfaatkan kondisi yang ada,” tegas Supriyadi, Sabtu (14/3/2020) via telepon selular.

Dirinya menjelaskan, bahwa uang tabungan KPPL Samudera Jaya itu memang hak para nelayan dan sebagian besar telah dikembalikan. Sedangkan yang belum dikembalikan, pihaknya menunggu dokumen milik nelayan tersebut untuk divalidasi.

“Sudah 80% lebih kok yang kita serahkan uangnya atau kita bayarkan uangnya. Semacam orang menabung di Bank pasti ada buku tabungan, dilihat dulu tabungannya berapa, lalu dibayar. Jadi bukan tidak dibayar tetapi belum dibayar karena menunggu bukti dari para nelayan untuk diverifikasi dan divalidasi,” katanya.

Ia pun menyentil pengurus KPPL Samudra Mulya yang baru melalui kuasa hukumnya meminta untuk mengurus pembayaran tabungan para nelayan. Sebenarnya, kata dia, ada beberapa orang pengurus baru yang masih memiliki hutang ke KPPL Samudra Mulya.

“Ada beberapa orang yang ikut RDP kemarin di DPRD masih memiliki hutang ke KPPL yang wajib dibayar. Makanya mereka meminta untuk mengurus itu supaya tidak membayar hutang, ada yang 50 juta, ada yang 40 juta,” ungkap Supriyadi.

Ia juga mempertanyakan apa yang telah dilakukan kuasa hukum yang ditunjuk para nelayan dengan membawa permasalahan tersebut ke DPRD. Sehingga, dirinya berasumsi bahwa hal tersebut hanya digunakan untuk penggiringan opini.

“Kalau memang benar dia pengacara yang profesional, pasti akan membawa masalah ini ke pengadilan untuk menggugat. Malu dong sebagai pengacara kok menuntut hak ke DPRD. DPRD tidak bisa memaksa kita menyerahkan pembagian uang tabungan ini ke mereka (pengurus baru), kecuali ada perintah pengadilan. Saya kira ini pengacara bikin malau profesi saja, jangan-jangan belum ada izin jadi takut beracara di Pengadilan,” ujarnya.

Seblumnya pengurus KPPL lama telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Supriyadi menambahkan dan hasil laporan keuangan dari RAT tersebut diterima oleh anggota dalam RAT. Pada saat serah terima itu, pengurus baru tidak mau menerimanya.

Sehingga hal itu yang menjadi dasar pengurus lama membagikan uang tabungan para nelayan, dan saat ini seolah-olah pengurus KPPL lama yang tidak mau menyerahkan laporan keuangan. Phaknya akan mencari tahu ada motif apa dengan menggeser permasalahan yang seharusnya ke pengadilan malah menjadi ke DPRD.

“Kita akan mempermasalahkan ini supaya kita mengetahui motivnya apa para nelayan datang ke DPRD. Apakah bermotiv memperjuangkan hak mereka atau ada ditunggangi kepentingan-kepentingan lain, besok kita ke Polres Karawang dan akan kita bawa masalah ini ke jalur hukum, terutama yang masih memiliki hutang itu, ya penggelapan uang tabungan nelayan,” pungkasnya. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed