by

Soal Panlih Wabup Bekasi, Mahasiswa Muak Lihat Dagelan Para Elit Politik di Bekasi

-Politik-131 views

Bekasi, Kabarsebelas.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampus se Bekasi (AKSI) merasa muak dengan dagelan para elit politik di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, pemilihan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada hari rabu (18/3/2020) oleh Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Kabupaten Bekasi dinilai seperti ‘politik dagang sapi’ atau jual beli jabatan.

Menurut Fakhri Pangestu Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa Kabupaten Bekasi, melihat perpolitikan di Kabupaten Bekasi seperti dagelan. Sebenarnya mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampus se Bekasi enggan mengomentari soal panlih, tapi panlih diduga sudah meyalahi aturan.

“Kami Muak sebetulnya melihat kelakuan Elit Politik di Bekasi, seperti Politik Dagang Sapi saja. Saling sikut dan bermanuver untuk memperebutkan kekuasaan wakil Bupati. Kami paham, bahwa di politik, tidak ada makan siang gratis. Panlih terburu-buru ada apa? Dan Bupati belum menyerahkan Rekomendasi ada apa?” Cetus Fakhri, Selasa, 17/3/2020

Selain itu, Fakhri menyesalkan jika panlih menghelat pemilihan tanpa adanya 2 rekomendasi calon wakil Bupati dari DPP Partai Pengusung yang diserahkan langsung oleh Bupati ke DPRD. Kemudian juga pernyataan tersirat dan/atau tersurat dari FKDH Kemendagri dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Astaghfirullah, sekelas pejabat provinsi Jabar dan Kemendagri saja tidak didengar, apalagi hanya warga biasa? Apa perlu Bapak Presiden yang menyatakan?” Kesalnya

Di tempat terpisah, Yusril Ketua BEM Universitas Mitra Karya justru berbeda dirinya lebih menyoroti soal anggaran yang dipergunakan untuk proses pengisian kekosongan Kursi Wabup Bekasi.

“Panlih pertama dibentuk tanggal 17 Juni 2019 tanpa Hasil, Panlih kedua dibentuk tanggal 8 november 2019 dan sempat membuat jadwal pemilihan namun kandas, sedangkan kini membuat jadwal pemilihan kedua tetapi banyak pro dan kontra. Saya akan usulkan hal ini ke Rapat Pleno AKSI agar menyurati BPK RI untuk mengaudit anggaran Panlih,”tegas Yusril.

Sebelumnya diberitakan Direktur Jendral Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengaku, hingga saat ini belum mendapatkan pemberitahuan terkait pemilihan Wabup Bekasi. Seharusnya pemilihan melalui provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke kementerian.

“Hingga kini saya belum tahu kabar (pemilihan wabup di Bekasi), yang mengirimkan surat keputusan itu provinsi, karena provinsi yang memfasilitasi secara teknis,” ucap Akmal saat dihubungi, Selasa 10 Maret 2020.

Sedangkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, kendala dari proses pemilihan wabup ini karena partai koalisi belum bersepakat menentukan dua calon. Namun, panitia pemilihan justru tetap melanjutkan tahapan dan bahkan sudah menentukan dua calon wakil bupati.

“Kami belum sama sekali bertemu (DPRD Kabupaten Bekasi) apalagi surat pemberitahuan pelaksanaan pemilihan. Terakhir saya ketemu dengan DPRD sekitar awal Januari, mereka konsultasi, saat itu saya sampaikan harus menunggu dari rekomendasi dari DPP,” ucap dia

Informasi yang kini beredar bahwa Anggota DPRD Kabupaten Bekasi kini di Karantina di Hotel Sakura dekat Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk persiapan pemilihan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed