by

Fraksi PDIP Minta Pemerintah Tarik Draf Omnibus Law RUU Ciptakerja

Bekasi, Kabarsebelas.com – Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah menarik draf Omnibus Law Rancangan Undang -undang Ciptakerja (RUU Ciptaker) yang telah di serahkan ke DPR RI.

Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menilai draf Omnibus Law RUU Copta Kerja terdapat pasal yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, bahwa Indonesia sedang dilanda wabah virus Corona (Covid19).

“Terakhir yang ingin saya sampaikan, sama dengan yang disampaikan oleh Fraksi NasDem tadi bahwa draf ini kalau tidak salah dibuat sebelum adanya COVID-19,” kata Rieke dalam rapat kerja dengan pemerintah yang disiarkan langsung di akun YouTube DPR RI, Selasa (14/4/2020).

Rieke menyarankan pemerintah menarik, atau memperbaiki draf yang ada, karena ada pasal dalam RUU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Menurut Wakil Ketua Banleg itu dalam Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tertuang bahwa dalam KEK dapat dibangun perumahan bagi pekerja. Namun, pasal tersebut tidak ada dalam RUU Ciptaker.

“Saya ambil contoh, mudah-mudahan draf RUU yang saya terima sama dengan yang dari pemerintah. UU KEK Pasal 3 ayat 2 bagian penjelasan soal fasilitas bagi pekerja dihapus di dalam RUU Cipta Kerja, yang dijelaskan hanya soal perumahan bagi pekerja. Penghilangan frasa ‘harus’ di pasal 4 ayat 1,”papar Rieke.

Contoh lain yang disampaikan Rieke yakni Pasal 39 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun bunyi pasal tersebut yakni, ‘Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil’.

“Kemudian Pasal 39 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ini sebenarnya kalau kita mengantisipasi dampak COVID ini tidak boleh dihilangkan. Tetapi di RUU Cipta Kerja justru dihilangkan,”sebut Rieke.

“Pasal 39 di RUU Cipta Kerja hanya memuat, pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani,” imbuhnya.

Rieke memastikan Fraksi PDIP akan melakukan pendalaman terhadap RUU Cipta Kerja. Dia pun kembali mengatakan bahwa Fraksi PDIP memberikan ruang kepada pemerintah untuk memperbaiki draf RUU tersebut.

“Itu pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan. Dan jujur saja kami harus melakukan pembahasan, pendalaman untuk bisa menyerahkan DIM (daftar inventaris masalah), dan kami memberikan waktu kepada pemerintah barang kali ada perbaikan,” pungkasnya.(red)

Comment

Leave a Reply to Sang Medved Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 comments

  1. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! TRUMP 2020https://thehelpingkitchen.com/fillet-knife/how-to-use-a-fillet-knife/SUPPORT POLICE BRUTALITY AGAINST NASTY BLACKS. BLUE LIVES MATTER MORE!

  2. 469563 234685I dont agree with this specific write-up. Nonetheless, I did researched in Google and Ive located out which you are correct and I had been thinking within the incorrect way. Continue producing quality material similar to this. 41897

News Feed