Kabarsebelas.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat meminta kepada RT dan RW se Jawa Barat untuk melakukan pendataan ulang soal penerima bantuan soasil. Pasalnya, telah ada revisi kebijakan terkait pendataan penerima bantuan sosial, hingga nantinya benar-benar bantuan tersebut didapatkan masyarakat yang membutuhkan selama pandemi covid-19.
Pendataan ulang penerima bansos dilakukan oleh RT dan RW se Jabar mulai tanggal 20-25 April 2020.
“RT/RW se-Jawa Barat mulai tanggal 20-25 April 2020 itu ditugaskan untuk mendata orang miskin baru atau memasukan data orang miskin baru di kawasan di wilayah kerja mereka masing-masing. Silahkan semua daftar ke RT/RW masing-masing, supaya masuk namanya. Kalau masuk namanya, kemungkinan dapat,” ujar Abdul Hadi Wijaya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Jumat (24/4/2020).
Ia memaparkan, warga yang sudah didata oleh aparat kewilayahan setempat untuk bersabar karena akan diolah oleh petugas. Sebab, penyalurannya dilakukan beberapa tahap.
Kendati demikian, Abdul Hadi tidak menampik jika terdapat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Jabar sehingga masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Oleh karena itu, ia mengimbau warga setempat untuk secara sukarela memberikan bantuan kepada tetangganya.
“Saya berharap warga yang berkecukupan bisa membantu tetangganya yang kurang mampu,”pintanya
Ia pun menyebut memang perlu ada kerja keras dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk berkoordinasi dengan pusat agar bantuannya dapat turun bersamaan. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan pada masyarakat.
Terlebih, ia mengatakan pihaknya pun telah mengusulkan pada gubernur agar pengantar bansos tersebut jangan memakai atribut kantor si pengantar baik jaket maupun lainnya.
“Untuk menghindari konflik, tukang pos itu jangan pakai baju pos, gojek yang mengantarkan jangan pakai atribut, itu nanti akan menimbulkan kemarahan jika pakai atribut pada saat mengantarkan. Itu kami sudah ingatkan hari Senin,”pungjasnya. (red)
Comment