by

Menumpuknya Paket Sembako di Kantor Pos, Komisi V DPRD Jabar Desak Pemprov Jabar Validasi Data

Bandung, Kabarsebelas.com – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Jaenudin mendesak Pemerintah Provinsi Jabar untuk melakukan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin baru akibat covid-19 yang masuk kategori non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Jaenudin, hampir 50% bantuan dari Pemprov Jabar tak bisa disalurkan lantaran data yang tidak akurat.

“Nyaris 50% tidak akurat sehingga penerima bantuan tak tepat sasaran. Ini hasil temuan kami di lapangan termasuk juga pernyataan dari pihak kantor pos sebagai penyalur bantuan,” kata Jaenudin usai melakukan sidak ke salah satu kantor Pos di Kabupaten Sukabumi, Senin (11/5/2020).

Jaenudin mengungkapkan data milik Pemprov Jabar tak akurat lantaran adanya dobel data, kemudian warga yang sudah meninggal, serta warga mampu yang tercatat dalam daftar penerima bansos.

“Seharusnya Pemprov Jabar segera melakukan perubahan data,” tegasnya.

Jaenudin mengatakan saat ini bantuan untuk warga non-DTKS atau warga miskin baru (misbar) sedang dalam proses.

Ia berharap, agar Pemprov Jabar tak hanya menyiapkan logistiknya saja, tapi memastikan bantuan itu sampai ke tangan penerima.

“Yang jadi kendala saat ini adalah akibat data tak akurat maka bansos tak bisa disalurkan. Akhirnya, bansos dari Pemprov Jabar jadi menumpuk di kantor pos,” ujarnya.

Ia menambahkan, tak hanya data non DTKS saja yang carut-marut, data DTKS pun tak jauh berbeda. Bahkan, kata dia, dari 51 ribu bansos untuk Kabupaten Sukabumi baru tersalurkan 51%, sisanya menumpuk di Kantor Pos.

“Ini kan ironis, sementara rakyat kita membutuhkan bantuan, tapi disisi lain paket sembako tak bisa disalurkan karena data yang tak akurat. Ada beberapa stok telor yg belum tersalurkan membusuk di kantor pos karena tak bisa didistribusikan,” tegasnya.

Untuk itu, DPRD Jabar kata Jaenudin mendesak Pemprov Jabar agar terus melalukan validasi data.

“Jangan pernah berhenti validasi data, cek dan ricek kalau bisa tiap bulan diperbarui. Apalagi pandemi covid-19 ini berdampak pada perekonomian masyarakat karenanya bantuan harus benar-benar diperluas,” tandasnya. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed