by

Ihsanudin Minta Kinerja Gubernur Ridwan Kamil Dievaluasi

Karawang, Kabarsebelas.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jabar, Ihsanudin meminta kinerja Gubernur Ridwan Kamil dievalusi. Sebab, kata dia, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Jabar belum mampu mencapai target yang telah disepakati.

Bahkan, politisi Partai Gerindra itu juga menganggap pelayanan yang disuguhkan Pemprov Jabar terhadap masyarakat dianggap mengalami perlambatan dalam aspek fiskal daerah, dengan mencermati dan menimbang seluruh catatan strategis dan rekomendasi yang ada.

“Kami juga meminta Gubernur (Ridwan Kamil) membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Provinsi Jabar,” kata pria yang akrab disapa Ical, Rabu (27/5/2020).

Berikut rekomendasi catatan strategis yang menjadi pertimbangan DPRD Jabar terhadap LKPJ Gubernur Ridwan Kamil:

– Bidang Pemerintahan
Berdasarkan indeks pencapaian kinerja dari mitra kerja yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, ada permasalahan mendasar dalam pengelolaan aset daerah. Serapan anggarannya cukup baik, kemudian indeks ketentraman dan ketertiban mencapai kinerja 82,50% artinya cukup baik. Kualifikasi keterbukaan informasi publik juga cukup baik hanya saja ada serapan anggaran dibawah 70% yaitu di sekretariat DPRD, hal tersebut dikarenakan adanya masa transisi pimpinan DPRD periode 2014-2019 ke 2019-2024 dan menjadi silpa, secara umum kinerja bidang pemerintahan cukup baik.

– Bidang Perekonomian
Secara umum kinerja Pemprov Jabar tahun 2019 tidak lebih baik dibanding tahun 2018, terutama dilihat dari kuantitas realisasi anggaran yang total hanya 3% dari APBD tahun 2019, selain itu program prioritas seperti pembangunan destinasi wisata, program one pesantren one product, petani juara, nelayan juara, UMKM juara, pasar juara, dan logistik juara, masih belum menunjukkan hasil signifikan terhadap perekonomian masyarakat Jabar yang bahkan secara laju perekonomian justru melambat pertumbuhannya dibanding tahun 2018.

– Bidang Keuangan
Visi Jabar juara pada tahun 2019 bisa dikatakan masih jauh panggang dari api, ini adalah cerminan lemahnya kinerja dan pelambatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Bahkan hal yang lebih fatal, terdapat perbedaan data realisasi APBD tahun 2019 pada laporan Bapenda dengan data yang dirilis bank indonesia. Memperhatikan catatan di atas kami meminta kepada Gubernur melakukan evaluasi kepada perangkat daerah terkait agar tak terjadi lagi kinerja buruk tersebut.

– Bidang Pembangunan
Pada tahun 2019 kami mencatat realisasi anggaran dan kegiatan yang sangat rendah yang menyebabkan tingginya silpa, ini menunjukkan perencanaan yang kurang baik. Sebagai contoh, lima program strategis Gubernur yaitu pembangunan situ, sungai dan waduk, creative centre, revitalisasi alun-alun serta rutilahu tidak berjalan dengan baik. Permasalahan lainnya adalah belum selesainya TPPAS Nambo dan Legok Nangka. memperhatikan catatan di atas kami meminta Gubernur melakukan evaluasi kepada perangkat daerah terkait, khususnya mitra Komisi IV DPRD Jabar.

– Bidang Kesejahteraan Rakyat
Secara umum kinerja perangkat daerah sektor ini bisa dikatakan kurang memuaskan, diantaranya menyisakan beberapa pekerjaan rumah berupa perbaikan layanan wajib di bidang pendidikan dan kesehatan serta perbaikan mitigasi dan langkah-langkah penanganan bencana. Secara kualitatif memang terlihat seolah baik, misalnya rata-rata lama pendidikan 8,37 di atas jawa tengah dan jawa timur. Tingkat pengangguran terbuka turun 0,18%, namun menurut sensus BPS tahun 2019, sumbangan lulusan SMK yang menjadi kewenangan langsung Pemprov Jabar masih menyumbangkan angka tertinggi yakni 14,5% tahun 2019, program-program unggulan Gubernur masih belum menyentuh permasalahan inti di sektor kesejahteraan rakyat, hal di atas menimbulkan konsekuensi kerja keras perangkat daerah terkait pada tahun berikutnya. (zay/red)

News Feed