Karawang, Kabarsebelas.com – Kontroversi Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Bekasi sisa jabatan 2017-2022 tak kunjung berakhir. Bahkan, Rabu (3/6/2020) Tim Verifikasi Jawa Barat (Jabar) akan turun tangan menanganani kegaduhan itu.
Mulai dari Bupati Eka Supria Atmaja, pimpinan DPRD, dan Panitia Pemilihan (Panlih), akan diminta klarifikasinya mengenai seluruh proses hingga dokumen untuk menjadi orang nomor dua di Kabupaten Bekasi.
“Agenda hari Rabu bertemu Ketua DPRD dan Panlih Wabup Bekasi untuk mengklarifikasi seluruh proses dan dokumen Pilwabup Bekasi. Bertemu Bupati untuk klarifikasi pertimbangan Bupati belum atau tidak menyampaikan usulan Cawabup ke DPRD,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Jawa Barat, DR Dani Ramdan saat dihubungi melalui WhatsApp, Jumat (29/5/2020).
Hasil klarifikasi yang nanti didapat Tim verifikasi Jawa Barat, kata dia, akan disampaikan Gubernur untuk dilanjutkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Jika Mendagri memutuskan Pilwabup Bekasi sisa jabatan 2017-2022 itu tidak menabrak aturan, dia menjelaskan, maka Gubernur berwenang untuk melantiknya.
“Kalau dinyatakan memenuhi Undang-undang akan diterbitkan SK Pengangkatan dari Mendagri, kemudian dilantik Gubernur,” kata DR Dani Ramdan.
Ketika ditanya apakah pelantikan Wabup Bekasi akan dibatalkan atau dilakukan pemilihan ulang jika Tim verifikasi Jabar menemukan adanya perbuatan melawan hukum? Ia hanya menjawab tergantung sisa waktunya.
“Kalau sudah mencapai 18 bulan atau kurang, maka ketentuannya tidak diperlukan pengisian jabatan Wabup,” tegas DR Dani Ramdan. (red)
Comment