by

Komisi II DPRD Jabar Akan Kawal Kebijakan Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan

Karawang, Kabarsebelas.com – Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati akan terus mengawal kebijakan Pemerintah tentang kadaulatan pangan khususnya penguatan Provinsi Jawa Barat sebagai basis ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut di ungkapkan Rahmat Hidayat Djati usai melakukan kegiatan Launching dan Webiner Kritik Institute dengan Tema “Cetak Sawah VS Cetak Pabrik : Kedaulatan Pangan Hanyalah Angan – Angan?” di hadiri oleh ratusan peserta dari pengurus Kritik Institute se indonesia, Mahasiswa Se Kabupaten Karawang dan para komunitas petani, Jumat 26/6/2020.

Rahmat berpandangan bahwa Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan tertuang pada Undang – Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal I Ayat 2.

“maka ini adalah tugas kita bersama untuk terus mengawal dan mendorong setiap kebijakan pemerintah agar berdaulat pangan dan utamanya penguatan provinsi jawa barat sebagai basis ketahanan pangan nasional,”ujar Rahmat, Sabtu (27/6/2020).

Menurutnya untuk mencapai Kedaulatan pangan syarat yang utama adalah pembaruan agraria, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pangan untuk pangan tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan, kemudian pembatasan penguasaan lahan pangan oleh korporasi, dan melarang penggunaan pangan sebagai senjata serta pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Karena kata politisi PKB tersebut, kedepan tantangan pembangunan pertanian yang di hadapi akan semakin kompleks.

“Ada beberapa faktor yang harus menjadi sorotan penting dan harus segera di tuntaskan, pertama perubahan iklim seperti gagal panen yang berakibat kelangkaan/krisis pangan, kedua kondisi perekonomian global seperti terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, harga produk dan biaya produksi menjadi lebih mahal karena krisis ekonomi berdampak pada pelemahan ekspor, ketiga gejolak harga pangan global yang fluktuatif akibat perubahan iklim sehingga harga pangan menjadi mahal, keempat peningkatan jumlah penduduk yang melebihi kapasitas lahan yang tersedia, kelima aspek distribusi dimana indonesia sebagai negara kepulauan diperlukan aksesibilitas dan sarana transportasi yang lebih efisien, keenam laju urbanisasi yang tinggi sehingga generasi muda cenderung meninggalkan pedesaan dan sektor pertanian,”jelasnya

“Sehingga sektor pertanian menjadi tidak di minati oleh generasi penerus,”timpalnya.

Namun, Komisi II DPRD Jabar memiliki beberapa catatan yang menjadi rekomendasi untuk penguatan sektor pangan, yaitu Jawa Barat perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, kemudian perlu adanya perluasan infrastruktur pertanian untuk mempermudah akses terhadap pelaku usaha menengah serta meningkatkan daya saing dan kepercayaan diri para petani, selanjutnya Pemprov Jabar harus mengoptimalkan implementasi rencana aksi penguatan pangan nasional dengan penguatan koordinasi lintas SKPD dalam mengatasi permasalah gizi di masyarakat, dan yang terkahir meminta Pemprov Jabar untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Perda Nomor 27 Tahun 2010 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Yang paling pokok adalah yang kelima, keenam dan ketujuh dari catatan kecil kami di komisi II yakni jangan berikan izin perusahaan non pertanian untuk membangun perusahaan di wilayah pertanian produktif, dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk hasil tani serta program petani milenial yang diformulasikan harus benar-benar berjalan dan didampingi sampai berhasil,”pungkasnya.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed