by

Wakil Ketua DPRD Jabar Minta Hak Hak Anak Pada Saat Pandemi Covid-19 Dapat Terpenuhi

Bandung, Kabarsebelas.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari berharap agar hak hak anak pada saat pandemi Covid-19 ini dapat terpenuhi.

Pasalnya, pada saat pandemi Covid-19 ini anak anak tidak bisa sekolah tatap muka karena dilakukan secara virtual. Kemudian anak anak tidak boleh keluar rumah untuk bermain dan pastinya itu akan merasa bosan.

“Momentum Peringatan Hari Anak Nasioonal (HAN) yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2020 besok, saya pastikan hak hak anak bisa dapat terpenuhi pada saat pandemi Covid-19,”kata Ineu Purwadewi, Rabu (22/7/2020).

Ia mengatakan saat pandemi Covid-19 ini masih banyak anak anak di daerah terpencil yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring karena tidak memiliki fasilitas penunjang seperti telepon pintar dan konektivitas jaringan internet.

“Ini salah satu hak anak yang harus terpenuhi di masa pandemi Covid-19 yaitu pendidikan,”tegasnya

Apalagi di Jawa Barat masih banyak di temukan kasus kekerasan fisik, psikis hingga pelecehan seksual terhadap anak.

Menurut Ineu, untuk mengatasi masalah terhadap anak maka DPRD Jabar dan Pemda Provinsi Jabar saat ini akan melakukan revisi terhadap Perda Perlindungan Anak.

“Hari Anak Nasional Tahun 2020 ini juga menjadi momentum kami di DPRD Jabar untuk melakukan revisi Perda Perlindungan Anak dengan harapan pelayanan, perlindungan dan kasus kekerasan fisik, psikis hingga seksual terhadap anak bisa diminimalisir atau bahkan tidak ditemukan lagi,” jelas politisi PDI Perjuangan

Perempuan politikus dari Fraksi PDIP Jawa Barat ini mengatakan persoalan atau masalah anak tidak hanya tugas dari satu lembaga saja seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Namun, kata Teh Ineu, persoalan terhadap anak mencakup dan melibatkan banyak pihak lainnya karena masalah anak itu menyangkut dengan pendidikan anak hingga kesehatan anak.

Sehingga revisi raperda ini menjadi momentum bagaimana anak-anak di Jabar itu memiliki perlindungan dan perhatian dan segala masalah atau persoalan anak di Jabar bisa diminimalisir bahkan tidak ditemukan,” kata dia.

Lebih lanjut Teh Ineu mengatakan ruang lingkup dari revisi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ialah perencanaan penyelenggaraan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, partisipasi Masyarakat dan dunia usaha.

Kemudian pembentukan gugus tugas provinsi layak anak dan forum anak, pembinaan dan pengawasan, sistem informasi perlindungan anak dan pembiayaan.

Pihaknya menargetkan pembahasan revisi perda tersebut bisa selesai pada Agustus 2020.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed