by

Ketua DPRD Kab. Bekasi Cabut Kesepakatan Berita Acara Soal Rapat Pilwabup di Kemendagri

-Politik-1,274 views

Bekasi, Kabarsebelas.com – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha mencabut dan membatalkan kesepakatan persetujuan yang telah di tandatanganinya dalam berita acara rapat fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 yang dilaksanakan di ruang rapat sidang utama Kemendagri Gedung A Lantai III pada Rabu 27/7/2020 lalu.

Surat pencabutan kesepakatan tersebut dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dengan Nomor 170/970-DPRD tertanggal 24 Juli 2020.

“Saya yang dalam kondisi kurang sehat merasa melakukan kekeliruan dengan menandatangani isi berita acara tersebut,”ucap Aria dalam isi surat pencabutan dukungan berita acara yang telah ditandanganinya.

 

Dalam isi surat tersebut Aria mengakui bahwa ia telah menandatangani surat berita acara tersebut pada saat rapat di kantor Kemendagri. Namun menurutnya ada kekeliruan pada isi berita acara tersebut karena tidak sesuai apa yang disampaikannya.

“Mengingat apa yang dimuat pada poin A dalam surat yang dimaksud tidak sesuai dengan yang saya sampaikan dalam rapat,”jelas

Perlu diketahui hasil rapat yang sudah ditandatangani dalam berita acara rapat fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 di kantor Kemendagri beberapa waktu lalu menghasilkan kesepakatan hal hal sebagai berikut

a. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi meminta ulang rekomendasi kepada seluruh parpol pengusung (DPP Golkar, DPP PAN, DPP Nasdem, DPP Hanura) atas 2 (dua) nama yang sama untuk diusulkan melalui Bupati Bekasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 14 kerja terhitung sejak kesepakatan hasil rapat pada hari ini ditandatangani.

b. Bupati Bekasi menyampaikan usulan calon Wakil Bupati Bekasi kepada DPRD Kabupaten Bekasi sesuai poin a.

c. DPRD Kabupaten Bekasi melakukan pemilihan ulang Wakil Bupati Bekasi sesuai dengan calon yang disampaikan Bupati Bekasi sesuai poin b.

d. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi akan mengkoordinasikan kesepakatan yang di muat dalam berita acara ini dengan DPRD Bekasi, dan

e. Gubernur Jawa Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses poin a, poin b, poin c, dan poin d, serta melaporkan kepada Mentri Dalam Negri.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed