by

Apersi Jabar Ngeluh Nasib Pengembang Rumah Bersubsidi Tak Menentu

-Ekbis-377 views

Karawang, Kabarsebelas.com – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Abun Yamin Syam mengeluhkan nasib pengembang rumah bersubsidi yang tidak menentu.

Selain dampak pandemi Covid-19 yang merundung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dia mengatakan, kondisi itu semakin diperparah adanya ketentuan perbankan yang terkesan memberatkan MBR untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Sehingga, dia menegaskan, para pelaku pengembang perumahan bersubsidi merasa ketentuan tersebut malah menghambat misi pemerintah yang sedang fokus memulihan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19.

“Beberapa ketentuan perbankan seperti deposit angsuran selama tiga hingga enam bulan, ketentuan uang muka yang tinggi dan keberadaan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) yang kerap bermasalah jelas sangat memberatkan dan membuat sulit MBR dan konsumen wiraswasta untuk memiliki rumah bersubsidi membuat nasib pengembang perumahan bersubsidi menjadi tak menentu,” ujar Abun kepada awak media, Selasa (4/8/2020).

Ketentuan perbankan itu, kata dia, sangat tak selaras dengan Undang-undang RI nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pasal 54 yang menjabarkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Jelas kondisi saat ini tidak adil bagi MBR dan para pengembang perumahan bersubsidi. Seharusnya seluruh stakeholder berpegangan kepada UU PKP ini, sehingga seluruh lapisan masyarakat terutama MBR mendapatkan kemudahan untuk memiliki rumah,” kata Abun.

Kondisi tersebut, ditegaskan dia, jelas mempersulit misi pemerintah dalam pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Karena, lanjut dia, industri properti banyak melibatkan sektor ekonomi yang juga banyak melibatkan kelompok pekerja padat karya.

“Jika industri properti yang dimotori oleh pengembang perumahan bersubsidi ini terhenti, tentu akan ada efek domino terhadap ekonomi masyarakat yang akhirnya mengganggu tujuan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional setelah mewabahnya virus korona,” tandas Abun. (vzay)

News Feed