Karawang, Kabarsebelas.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, belum bisa pastikan kapan berlangsungnya gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021.
Belum kelar persoalan itu, Kepala Desa (Kades) yang akan menggelar Pilkades mempertanyakan Pemkab Karawang yang berwacana akan memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai 50 persen.
Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Tempuran, Karawang, Zaenal meminta agar Pemkab Karawang tetap menggelar Pilkades itu pada 23 Februari 2021 atau satu bulan sebelum jabatan habis.
“Kita minta kepada pemerintah daerah untuk taat pada aturan, artinya tidak ada penundaan yang lebih signifikan di luar aturan,” katanya, Senin (7/9/2020) usai rapat koordinasi bersama DPC Apdesi Karawang berlokasi di RM Indoalam Sari.
Prihal wacana pengurangan DBH hingga 50 persen, dia menjelaskan, bahwa hal itu pun dipertanyakan sejumlah Kades. Bahkan, lanjutnya, akan menanyakan hal tersebut ke DPRD dan Bupati Karawang.
“Kita akan menghadap ke DPRD untuk menanyakan pengurangan anggaran DBH ini bisa berkurang 50 persen untuk tahap kedua ini alasannya apa, kedua mungkin nanti akan menghadap ke bupati untuk meminta kejelasannya,” jelasnya.
Terpisah, Kepala DPMD Karawang, Agus Mulyana menjabarkan, pemangkasan anggaran DBH ini mungkin terjadi di Jawa Barat, buntut dari penurunan target pajak akibat dampak wabah Covid-19.
“DBH ini didistribusikan 10 persen dari pengahsilan (pendapatan) dari keseluruhan,” ujarnya.
Kemudian terkait gelaran Pilkades, Agus mengaku akan tetap mematuhi surat dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penundaan tahapan Pilkades.
“Sampai dengan proses pelaksanaan Pilkada, atau sampai dengan dicabutnya keputusan Kementrian,” tandasnya. (red)
Comment