by

Ketua Komisi II DPRD Jabar Keluhkan Pekerja Sosial Tidak Dapat Bansos Program Pemerintah

Bandung, Kabarsebelas.com – Pemerintah sudah menyiapkan program subsidi bagi para pekerja swasta yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta.

Namun sungguh ironi terjadi di Kementrian Sosial (Kemensos) yang fokus utama memberikan bantuan sosial (Bansos) namun, tak mampu memberikan bansos kepada pekerja pendamping sosial yang notabennya mendapatkan gaji di bawah Rp 5 juta.

Para pekerja sosial adalah garda terdepan dalam pendampingan dan pengawasan bansos kemensos seperti Bansos Program Keluarga Harapan ( PKH ) sejak tahun 2007, Bansos Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) tahun 2018. Kemudian karena kondisi pandemi covid 19 ditahun 2020 ini diluncurkan lagi bansos Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial Beras (BSB).

Proses pendampingan pekerja sosial ini tidak hanya sekedar memastikan pendistribusian saja, melainkan para pendamping sosial ini harus memverifikasi dan memutahirkan data para penerima bansos yang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Rahmat Hidayat Djati Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jabar mengeluhkan ketika para pekerja sosial ini tidak dicover keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sementara aktivitas para pekerja sosial ini sangat berisiko kecelakaan saat mereka melakukan pendampingan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Apalagi saat kondisi pandemi covid 19 tahun ini ada bansos yang diturunkan oleh kementerian sosial yaitu BST dan BSB, kemudian juga Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bantuan Gubernur dan JPS Bantuan Pemerintah Kabupaten/kota. Semua pendampingan dan pengawasan bansos tersebut melibatkan para pekerja sosial.

Sangat ironi mereka yang bekerja menjadi pendamping sosial yang mengurusi bansos, tapi ketika ada bansos ketenagakerjaan yang diluncurkan kementerian Tenaga Kerja mereka hanya bisa melihat saja, ketika para pekerja/buruh mendapatkan bansos Rp. 600.000 selama 4 bulan ini.

‘Kenyataan ini seperti tidak ada keadilan sosial bagi seluruh warga Negara bagi para pekerja sosial, sementara mereka para pekerja sosial secara gaji dibawah 5 juta, namun tidak dapat bantuan dari program pemerintah,”jelas Rahmat, Jumat (18/9/2020).

Kalaupun pemerintah pusat melalui kementerian sosial tidak mampu mengcover anggaran untuk keselamatan kerja para pendamping sosial, harusnya membuat upaya-upaya melalui permensos terkait komitmen daerah yang menerima program bansos tersebut.

“Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov bisa menganggarkan dalam anggaran tahunan melalui Dinas Sosial Provinsi,”Pungkasnya.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 comments

  1. Howdy would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!|

News Feed