Purwakarta, Kabarsebelas.com – Ketua Fraksi PKS DPRD Purwakarta, Dedi Juhari mengatakan, PKS Purwakarta mendukung sepenuhnya perjuangan para buruh, mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk menolak dan mendesak Pemerintah mencabut Undang Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan di Gedung DPR RI.
“Insya Allah kami Fraksi PKS tetap konsisten menolak UU Cipta Kerja dari daerah sampai dengan pusat,” kata Dedi ketika dimintai pernyataan sikap PKS Purwakarta terkait dengan UU Cipta Kerja, di Gedung DPRD Purwakarta, Kamis (8/10).
Menurutnya, yang paling krusial adalah masalah upah atau pesangon, dalam UU No 13 Tahun 2003 masalah besar pesangon yang terima para buruh maksimal 32 kali upah.
“Adanya UU Cipta Kerja ini, dengan dalih menarik investor ke Indonesia, pesangon untuk buruh berubah menjadi 25 kali upah yakni 19 kali upah bulanan serta 6 kali dari Pemerintah,”jelasnya.
Selain itu juga, lanjut Dedi, kaitan dengan outsourcing dalam UU No 13 Tahun 2003 diatur tentang jenis jenis pekerjaannya, apa saja yang boleh dioutsourcingkan, akan tetapi sekarang ini outsourcing tetap ada tetapi diperluas atau diperlebar.
“Kemarin saja ketika outsourcing diatur banyak perusahaan yang melanggar, apalagi sekarang sudah diperluas, masa depan buruh kedepannya semakin tidak jelas,”katanya. (Dadi)
Comment