by

Soal Tuntutan Massa Aksi Tolak Omnibuslaw, DPRD Jabar Surati Presiden dan DPR RI

Bandung, Kabarsebelas.com – Sejak ditetapkan Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja gelombang unjuk rasa dari berbagai elemen terus berdatangan untuk menyampaikan aspirasinya.

Massa aksi dari mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya sudah tiga hari berturut – turut melakukan demo di depan gedung DPRD Jawa Barat menuntut agar Pemerintah Pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu).

Atas hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) menyampaikan dan meneruskan aspirasi dari massa aksi yang menyatakan menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang serta meminta diterbitkan Presiden menerbitkan Perppu.

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar, H Achmad Ru’yat didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar dan Kabag Humas-Protokol Setwan Jabar, Yedi Sunardi, kepada wartawan disela-sela berlangsungnya aksi demo massa menolak UU Omnibus Law, di Gedung DPRD Jabar, Kamis (8/10-2020).

“Kita sampaikan aspirasi teman teman massa aksi, karena beberapa hal dan tentu kita sebagai wakil rakyat secara kelembagaan menyampaikan aspirasi ini kepada yang berwenang Ketua DPR RI dan juga kepada pemerintah pusat presiden Jokowi,”katanya.

“Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan secara bergelombang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh pemerintah pusat dan DPRD RI,”harapnya.

Kemudian ia memint kepada Sekertaris Dewan agar surat tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat karena sepenuhnya ada di pemerintah pusat.

“Karena UU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan kesepakatan secara politik DPR RI bersama pemerintah pusat,”jelasnya.

Sementara itu dua surat yang ditanda tangani Wakil Ketua DPRD Jabar , Achmad Ru’yat tersebut, isinya sama tetapi nomor suratnya saja yang berbeda. Untuk Presiden RI bernomor : 560/6314-Setwan/HP/2020 sedangkan untuk Ketua DPR RI nomor : 560/6315-Setwan/HP/2020 tertanggal 8 Oktober 2020.

Kedua surat tersebut ditembuskan kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia; kepada gubernur Jabar; kepada Pimpinan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tingkat Provinsi Jabar.(red)

News Feed