Bekasi, Kabarsebelas.com – LSM KOMPI akan melakukan Judicial Review atau uji materi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (PPAPB) ke Mahkamah Agung (MA).
Disampaikan Ergat Bustomy Ketua Umum LSM KOMPI, soal gugatan uji materi, ia sudah melakukan konsultasi hukum terkait dugaan Maladmistrasi PPAPBD Kabupaten Bekasi TA. 2019 dengan pakar hukum di Kabupaten Bekasi.
“Kami sepakat akan melakukan kajian dan analisis mendalam untuk kemudian kami berencana mengajukan Uji Materi Peraturan Daerah (Perda) tersebut ke Mahkamah Agung,”kata Ergat Bustomy kepada Kabarsebelas.com Senin (12/10/2020).
Pasalnya, ia menduga awal dari maladmistrasi ini akan berdampak terjadinya dugaan tindak pidana korupsi karena ketika anggaran diserap namun, laporan pertanggung jawaban tidak ada.
“Lalu apa buktinya sebagai tolak ukur suatu anggaran yang telah diserap seperti yang terdapat di PPAPBD Kabupaten Bekasi TA. 2019 di BAB II Laporan Capaian kinerja makro tetapi yang di sajikan laporan PPAPBD TA. 2018 ini menurut kami itu sudah melanggar Prinsp- pripsip Pengelolaan keuangan Daerah,”jelasnya.
Padahal sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah : Pasal 283 ayat (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.(red)
cheap viagra online viagra for sale cheapest viagra online