by

PT. Putra Kemuning Mau di Demo BUMDes Sirnabaya, ini Penyebabnya

-Lainnya-61 views

Karawang, Kabarsebelas.com – PT. Putra Kemuning milik H. Ahmad Marzuki akan di demo oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang.

BUMDes Sirnabaya menuntut pembagian hasil pengelolaan limbah sebesar Rp. 300/kilo kepada PT. Putra Kemuning. Tuntutan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Pemerintahan Desa Sirnabaya, BPD dan lembaga Desa lainnya.

“Iya kami sudah mendapat persetujuan dari pihak Desa,”ujar Rudi Ketua BUMDes Sirnabaya, Senin (11/1/2021).

Karena Karawang masuk dalam zona merah, pihak Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Telukjambe Timur akhirnya memfasilitasi untuk dilakukan mediasi agar tidak terjadi perkerumunan massa.

Mediasi tersebut di komandoi langsung oleh Kapolsek Telukjambe Timur, Kompol Andryan Nugraha, dan aksi unjuk rasa pun tertunda dan memilih untuk musyawarah mufakat, sebagai jalan untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

Ketua Bumdes Sirnabaya, Rudi mengatakan awalnya pihaknya memang akan menggelar aksi, namun karena Kabupaten Karawang saat ini sedang dilanda zona merah pandemi Covid-19, pihaknya pun mengurungkan niat, dan memilih bermusyawarah.

“Kita menghormati, karena kita sedang pandemi dan zona merah, kita musyawarah saja,, jangan sampai ada klaster baru,”kata Rudi.

Dikatakan Rudi, sebetulnya pihak Desa Sirnabaya berharap limbah – limbah perusahaan yang ada di wilayah Desa Sirnabaya dapat dikelola langsung oleh BUMDes. Namun, karena pihaknya menghargai dan mengedepankan asas musyawarah dan kekeluargaan, sehingga BUMDes Sirnabaya hanya mengajukan kenaikan penawaran sebesar Rp. 300 perkilo dari Rp.100/kilo yang diberikan pihak pengelola.

“Penawaran ini sudah kami ajukan Rp. 300 perkilo, namun belum diterima, bahkan kami mendapatkan penawaran yang lebih besar dari pengusaha limbah orang lokal,” jelas Rudi.

“Besok kita akan musyawarah lagi, karena didalam tadi belum ada titik temu, tertunda,” tandasnya.

Ditemui ditempat yang sama, Kapolsek Telukjambe Timur, Kompol Andryan Nugraha menegaskan pihak Muspika dengan tegas tidak mengizinkan adanya aksi unjuk rasa.

Dan sebagai jalan keluar, lanjutnya, Muspika meminta kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk mufakat mencari titik temu.

“Karawang saat ini dalam kondisi zona merah, dan sedang diberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat, (PPKM),” jelasnya.

“Jika aksi tetap dilakukan, kita akan lakukan tindakan tegas,” tegas Kapolsek Andryan.

Senada, Sekretaris Kecamatan Telukjambe Timur, Dede Tasria, menegaskan hal yang sama.

Ditegaskan Dede, Pihaknya tidak menginginkan ada aksi unjuk rasa apapun. Dan semua permasalahan harus bisa diselesaikan.

“Kami pemerintahan kecamatan Telukjambe Timur tidak menginginkan adanya unjuk rasa, dan meminta pihak – pihak terkait menyelesaikan segala permasalahannya dengan cara musyawarah dan mufakat,” ungkapnya.

“Karena Telukjambe Timur saat ini dalam kondisi zona merah, dan Kabupaten Karawang sendiri diberlakukan PPKM.

“Hal ini harus sudah selesai, kami tidak berkeinginan ada demo dari bumdes ke perusahaan, kami sangat hindari itu,” pungkasnya.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

News Feed