by

Gubernur NTT Minta BPKP Dampingi Pemda Selamatkan Aset Daerah Yang Diabaikan

Kupang, Kabarsebelas.com – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk serius melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT terutama dalam urusan penertiban administrasi keuangan dan aset.

“Sebagai Gubernur saya ingin agar tugas pembinaan dan pengawasan BPKP terus didorong dan ditingkatkan sehingga pekerjaan BPKP menjadi lebih ringan dalam mengurus segala administrasi keuangan dan aset daerah” tutur Laiskodat saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP NTT dari Iwan Agung Prasetyo kepada Sofyan Antonius, Senin (1/3/2021)

Ia menuturkan bahwa selama ini masalah yang paling serius dan masih sulit dilakukan adalah pemahaman bagaimana menertibkan administrasi pemerintahan, baik itu di level Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ia secara khusus menekankan tentang penertiban administrasi terkait aset Pemerintah Daerah pasalnya banyak sekali Aset Provinsi NTT dan aset Pemerintah Kabupaten/Kota yang sangat potensial diabaikan dan dibiarkan tertidur. Hal tersebut menunjukan ketidakmampuan dalam pengelolaan aset. Padahal aset-aset itu merupakan kekayaan daerah.

“Masalah aset ini jadi masalah luar biasa. Sertifikat dan segala urusan administrasi yang berkaitan dengan kepemilikan tidak diurus dengan baik karena dianggap itu milik pemerintah, sehingga sering kali diambil alih oleh pihak lain. Padahal menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, aset-aset itu bentuk kekayaan daerah, tidak boleh dibiarkan tidur dan terlantar. Kami perlu pendampingan lebih intensif dari BPKP untuk mewujudkan Provinsi ini kuat dalam administrasi terhadap aset,” jelas Politisi Nasdem itu.

Lebih lanjut, Gubernur Laiskodat juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun konsep surat untuk dikirimkan ke Menteri Keuangan agar aset milik Pemerintah Daerah bisa dianggunkan ke Bank sehingga bisa dapatkan pinjaman untuk membangun infrastruktur seperti jalan, air dan rumah sakit.

“Kami punya aset Provinsi tetapi kami tidak boleh pergi ke bank dengan membawa aset itu untuk berhutang. Tetapi kalau kami mau kerja sama dengan pihak ketiga maka akan diperbolehkan gunakan aset itu untuk berhutang. Ini kan tidak masuk akal. Harusnya aset itu bisa diagunankan langsung ke bank oleh pemerintah daerah. Oleh Karena itu regulasi dan aturan seperti ini kita usulkan perlu ditinjau lagi. Ini juga salah satu wujud dari cara berpikir birokrat enterpreneur yang inovatif. Kenapa harus kerja sama dengan pihak ketiga, baru asetnya bisa digunankan, kenapa bukan Pemerintah Daerah saja yang gunakan untuk bangun infrastruktur bagi kemajuan NTT?,” ungkap Gubernur Viktor.

Pada akhir sambutannya, mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu berharap agar kerjasama antara BPKP dengan Inspektorat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTT terus ditingkatkan terutama pengembangan sistem informasi.

“Teknologi informasi penting agar pengawasan lebih gampang dan efisien terutama di Provinsi Kepulauan seperti NTT ini. Saya harapkan agar Bupati/Walikota dan lembaga BUMD bisa kerja sama dengan BPKP terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia di setiap instansi sehingga kita mampu berikan pelayanan terbaik. Mimpi untuk jadikan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus kita tunjukkan lewat kerja nyata,” pungkas Gubernur Laiskodat.

Ia juga meminta BPKP agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah sehingga Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berkualitas dapat terwujud.

Dalam acara yang dilakukan dengan protokol kesehatan ini dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan oleh Pejabat Lama, Pejabat Baru, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara dan Gubernur NTT. Dilanjutkan dengan Pertukaran cinderamata antara Pemerintah Provinsi NTT dan BPKP.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD NTT, Unsur Forkompinda NTT, Kepala BPK Perwakilan NTT, Wakil Walikota Kupang, Wakil Bupati Kupang, Inspektur Provinsi NTT, dan undangan lainnya. (Berto Davids)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed