by

Dekopinda Karawang Versi Ketum Sri Umtari Sampaikan Kedudukan Hukum Soal Dualisme

Karawang, Kabarsebelas.com – Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Karawang menyampaikan persoalan kedudukan hukum kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang terkait dualisme kepemimpinan organisasi plat merah tersebut.

Pasalnya, Dualisme Dekopin versi Nurdin Khalid dan Versi Sri Umtari berdampak kepada Dekopinda Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

Ketua Dekopinda Kabupaten Karawang Dr. Anwar Dede Hidayat versi ketua umum Sri Umtari menyampaikan persoalan kedudukan hukum terkait dualisme kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia yang terjadi di pusat.

“Kalau versi saya itu Dekopinda yang berdasarkan AD/ART dan Keppres No 6 Tahun 2011 itulah rujukannya yang jadi ketua Dekopin ibu Sri Umtari,”jelas Dr. Dede Anwar Hidayat, Rabu 10/3/2021 saat hearing bersama Komisi II DPRD dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang di Ruang Rapat DPRD Karawang.

“Dekopin versi Nurdin Khalid itu tidak sesuai dengan AD/ART yang ada,”timpalnya.

Menurut Dr. Anwar Dede Hidayat, jika hari ini Dekopinda Karawang yang di ketua oleh H. Warman versi ketua umum Nurdin Khalid telah menggugat pandangan hukum Dirjen Hukum dan Ham di PTUN dan kemudian di kabulkan bukan berarti itu sudah sah.

Lanjut Dr. Anwar proses hukum masih berjalan dan ketua umum Dekopin versi Sri Umtari sedang melakukan proses banding ke Mahkamah Agung.

“Jadi tunggu dulu, karena masih ada proses banding,”katanya.

Ia juga meminta kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang untuk tidak mengeluarkan anggaran hibah untuk Dekopinda versi manapun.

“Saya mohon untuk tidak memberikan anggaran hibah kepada Dekopinda versi manapun sampai di pusat jelas, dan Dinas Koperasi harus tetap objektif,”tegasnya.

Kemudian disampaikan Diah Mira Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang bahwa pihaknya akan mencoba berkoodinasi dan komunikasi dengan Dinas Koperasi Provinsi dan Kementrian Koperasi, dan ia juga akan membuat laporan kepada Bupati terkait anggaran hibah ini.

“Nanti kami akan koordinasi dan komunikasikan dulu,”katanya.

Sementara itu Yeni Kasie Dinas Koperasi menyampaikan bahwa kepengurusan Dekopinda yang lama itu hanya mengurusi Koperasi Karyawan saja. Sedangkan di Koperasi itu banyak macam macam koperasi.

“Kita saja kalau ketemu dengan pengurus Dekopinda yang lama (versi ketua Nurdin Khalid-red) itu pada saat rapat akhir tahunan (RAT) saja, kepengurusan itu kurang bagus,”katanya.

Kemudian Komisi II DPRD Karawang Natala Sumedha menegaskan kepada Dinas Koperasi untuk tidak memberikan anggaran hibah kepada Dekopinda versi manapun.

“Tolong hargai keputusan yang sedang berjalan. Baiknya anggaran itu di refocusing ke anggaran lainnya,”tukasnya.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed