by

Ketua Komisi II DPRD Jabar Tolak Kebijakan Presiden Soal Impor Beras

Bandung, Kabarsebelas.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Rahmat Hidayat Djati, M.Ip., menolak rencana pemerintah untuk impor beras.

“Sebaiknya Pak Jokowi segera menghentikan kebijakan impor beras,”tegas Rahmat Hidayat Djati, Selasa (16/3/2021).

Kemudian Rahmat mendukung langkah Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Budi Waseso, yang menyatakan Indonesia tak akan lagi mengimpor beras pada tahun 2021 ini.

“Saya mendukung langkah Pa Buwas (Budi Wases.red) yang menolak impor beras. Ya, masa cadangan beras di dalam negeri masih ratusan ribu ton. Lantas pemerintah mau mengimpor beras lagi,”katanya.

Lanjutnya, bahwa upaya impor dari pemerintah tidak akan menaikan tingkat ekonomi masyarakat. Yang ada malah “mematikan” para petani yang berasnya dipastikan tidak bisa tersalurkan dan tidak terjual.

“Pastinya para petani akan kelimpungan. Beras hasil panen mereka tidak ada yang menampung karena nantinya pemerintah akan sibuk mengelola beras impor. Jadinya ‘kan beras hasil petani akan terabaikan. Padahal, seharusnya yang diutamakan adalah beras hasil dari para petani kita,”ujarnya.

Pernyataan Rahmat itu disampaikan, menyusul adanya rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta ton. Rencana impor beras itu juga ditentang oleh Dirut Perum Bulog, Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas.

Saat ini, Perum Bulog sendiri dikabarkan masih memiliki stok beras impor.

Beras impor itu merupakan sisa dari pengadaan tahun 2018. Total pengadaan tahun 2018 sendiri sebetulnya sebanyak 1.785.450 ton beras dan masih tersisa 275.811 ton beras yang belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu.

Rahmat menyebutkan, impor beras akan semakin menyulitkan ekonomi rakyat, khususnya akan berimbas kepada para petani. Diprediksi, jika pemerintah tetap menjalankan kebijakan impor beras, harga gabah dari petani akan mengalami penurunan drastis.

“Berdasarkan data, Bulog pada 7 Maret 2021 lalu, memiliki stok beras sebesar 869.151 ton, yang terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton,” tuturnya.

Rahmat mengungkapkan, berdasarkan hasil komunikasi pihaknya dengan DPR di Jakarta dan hasil pengumpulan data di lapangan, ia melihat potensi produksi panen raya tahun 2021 sangat bagus prospeknya. Sehingga, seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri.

“Sekarang kita tengah musim panen. Diperkirakan, potensi luas panen saat ini mencapai 4,86 juta hektar atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar dibandingkan waktu yang pada 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar,” ungkap pria murah senyum itu.

Dengan kondisi seperti itu, Rahmat meminta pemerintah untuk memenuhi penyediaan sekaligus cadangan beras dengan menyerap beras dan gabah dari petani Indonesia, bukan dari luar negeri.

“Karena itu, sebaiknya Presiden Jokowi menghentikan kebijakan impor beras. Sebab, saya yakin hasil panen para petani kita akan mampu memenuhi kebutuhan stok beras di tanah air. Ya, kita kembali ke swasembada beras lah. Insya Allah kita mampu kalau betul-betul dilaksanakan,” ujarnya.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed