by

Tilang Elektronik Belum Bisa Diterapkan di Karawang

-Hukrim-157 views

Karawang, Kabarsebelas.com – Polres Karawang belum bisa menerapkan program tilang elektronik atau Elektronik Traffik Law Enforcement (ETLE) seperti apa yang sudah di terapkan di Kota Bandung dan Kota Cirebon.

Korlantas Polri bersama Dirlantas Polda Jabar menunjuk Kota Bandung dan Kota Cirebon sebagai pilot project pelaksanaan dalam menerapkan ETLE.

Sementara, Kabupaten Karawang meskipun sebagai kabupaten penyangga menuju Ibu Kota DKI Jakarta, masih belum bisa melaksanakan penerapan program ETLE di bulan Maret 2021 ini.

“Karawang masih dalam proses persiapan, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana penerapan ETLE di tahap berikutnya. Minta doanya, agar Karawang segera bisa melaksanakan ETLE,” ungkap Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra melalui Kasat Lantas Polres Karawang, AKP Rizky Adiputro saat ditemui usai dirinya memimpin pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin), Jumat (26/03/2021).

Rizky menerangkan, adapun tujuan menerapkan ETLE tersebut, ialah untuk meningkatkan tingkat kesadaran serta keselamatan masyarakat akan berlalu lintas.

“Khususnya pengendara lalu lintas agar lebih tertib lagi dalam berlalu lintas, meskipun tidak ada petugas yang berjaga,” tuturnya.

Lebih lanjut, sistem ETLE merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri guna mewujudkan program Prioritas Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan.

“Nantinya proses penindakan terhadap pengendara bermotor yang melanggar, dapat terekam kamera perangkat e-Tilang (ETLE, red),” tegasnya.

Kemudian, kata Rizky, petugas langsung mengirimankan surat tilang ke alamat pengedara sesuai dengan nomor polisi (Nopol) kendaraan yang terdaftar.

“Dalam surat tilang yang di kirim oleh petugas ke alamat si pelanggar, juga mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar, tanggal pelanggarannya dan tempat pelanggarannya juga,” katanya.

Lebih jauh ia memaparkan, Korlantas Polri juga telah menyiapkan link atau situs untuk konfirmasi pelanggaran di tilang elektronik, tanggal serta tempat sidang pelanggaran. Lengkap dengan denda yang harus dibayarkan oleh si pelanggar lalu lintas.

“Jadi, masyarakat yang kedapatan melanggar, dapat membayar denda tilang melalui sejumlah bank atau datang sidang. Konfirmasi pelanggaran, berlaku selama delapan hari dan batas waktu terakhir pembayaran tilang, ialah 15 hari dari tanggal pelanggaran,” paparnya.

Sementara itu, masih kata dia, pelanggar lalu lintas di Kabupaten Karawang, masih terbilang sedang.

“Namun paling banyak yang melanggar itu, ialah soal kelengkapan kendaraan, surat-surat dan perorangan serta pelanggaran melawan arus,” ucapnya.

Sedangkan untuk data yang berhasil dihimpun meja redaksi, selama dua bulan terakhir di Tahun 2021, sebanyak 397 pelanggar lalulintas terjadi di Kabupaten Karawang.

“Selama dua bulan terakhir di Tahun 2021 ini diantaranya, ada 104 perkara tilang di bulan Januari. Sedangkan di bulan Pebruari, ada 293 perkara tilang,” ucapnya. (NOT)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed