by

PWI Majalengka Kutuk Aksi Kekerasan Terhadap Wartawan Tempo

Majalengka, Kabarsebelas.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Majalengka, Jawa Barat mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oknum aparat terhadap wartawan Tempo, Nurhadi, saat menjalankan tugas jurnalistiknya, Sabtu 27/3/2021 malam.

Disampaikan Jejep Falahul Alam Ketua PWI Majalengka, pihaknya mengutuk keras dan meminta kepolisian RI untuk mengusut tuntas aksi kekerasan yang dialami wartawan Tempo.

“Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Majalengka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa bersama ratusan insan pers di Majalengka, jika Polri tidak segera mengusut tuntas kasus kekerasan yang menimpa wartawan Tempo di Surabaya,” Kata, Ketua PWI Majalengka Jejep Falahul Alam di Kantor PWI Jalan Gerakan Koperasi. Senin, (29/03/2021).

Disampaikan Jejep, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para Wartawan se Majalengka. Berencana akan turun ke jalan menggelar aksi demontrasi sebagai bentuk solidaritas.

“Kekerasan fisik yang menimpa wartawan Tempo itu serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, maka kami sebagai wartawan di Majalengka Provinsi Jawa Barat dengan tegas mengutuk aksi kekerasan bagi pelakunya dan menuntut agar segera diadili dan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Pihaknya meminta Kapolri Jenderal Pol.
Listyo Sigit Prabowo segera mengusut tuntas dan melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang menghambat, hingga menganiaya wartawan yang tengah melakukan peliputan.

“Kami PWI Majalengka menyayangkan tindakan kekerasan ini. Padahal sebagaimana diketahui wartawan dalam menjalankan tugas dan peranan profesinya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah dijelaskan bahwa Pers dalam bekerja berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) baik kode etik jurnalistik masing-masing organisasi maupun kode etik jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers dan telah jelas ada aturannya,” ungkapnya.

Jejep menegaskan, bagi yang menghambat dan menghalang – halangi fungsi dan kerja pers, dianggap sebagai perbuatan kriminal dan diancam hukuman pidana 2 tahun penjara. Dalam Peraturan Dewan Pers telah diatur terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya, alat – alat kerja tidak boleh dirusak, dirampas dan wartawan yang bersangkutan tidak boleh dianiaya, apalagi sampai dibunuh.

“Kekerasan yang dilakukan oknum petugas itu, bukan hanya mengancam kelangsungan kemerdekaan pers. Melainkan juga tindakan yang merusak sendi-sendi demokrasi,” tegasnya.

Diakhir dia berharap, kejadian serupa tidak boleh terjadi di Majalengka atau daerah lainnya.

“Semoga insiden kekerasan terhadap wartawan ini tidak lagi terjadi di kemudian hari,” tutupnya.(Sigit)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 comments

  1. Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

News Feed