Singapura menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani permintaan ekstradisi Paulus Tannos, seorang pengusaha yang terlibat dalam skandal korupsi proyek e-KTP di Indonesia, yang menimbulkan kerugian signifikan bagi negara. Tannos kini berada dalam proses hukum setelah ditangkap di Singapura dan menghadapi kemungkinan pengembalian ke tanah air untuk menghadapi tuntutan.
Ringkasan Singkat:
- Paulus Tannos ditangkap di Singapura terkait skandal korupsi e-KTP.
- Pemerintah Singapura dan Indonesia bekerja sama dalam proses ekstradisi ini.
- Proses hukum diperkirakan berlangsung hingga enam bulan, tergantung pada kemungkinan banding.
Latar Belakang Kasus
Paulus Tannos, yang dikenal juga sebagai Tjhin Thian Po, telah menjadi salah satu buronan utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia sejak memasuki daftar pencarian orang pada tahun 2021. Ia diduga terlibat dalam skandal korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun (sekitar US$140,72 juta). Proyek ini melibatkan penyuapan kepada anggota parlemen dan pejabat pemerintah untuk memenangkan kontrak dengan harga yang telah digelembungkan.
Penangkapan dan Proses Hukum
Pada 17 Januari 2025, Tannos ditangkap oleh Biro Penyidikan Praktik Korupsi (CPIB) Singapura setelah Indonesia mengajukan permohonan resmi ekstradisi pada bulan Desember 2024. Dalam konferensi pers yang diadakan oleh Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, pada tanggal 10 Maret 2025, ia menyatakan:
“Singapura menganggap permintaan ekstradisi ini sangat serius. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat prosesnya.”
Tannos ditahan tanpa jaminan sementara proses ekstradisinya berlangsung di pengadilan. Menurut K Shanmugam, semua bergantung pada dokumen yang diterima dari Indonesia serta argumen hukum yang diajukan oleh pihak Tannos.
Implikasi Hukum dari Ekstradisi
Perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia yang mulai berlaku pada Maret 2024, memberikan kemungkinan untuk mengadili kasus yang telah berlangsung hingga 18 tahun sebelumnya. Hal ini relevan dengan kasus Tannos, dimana dugaan korupsi terjadi lebih dari satu dekade lalu. Dalam persetujuan ini, pemerintah Singapura mengharuskan lembaganya melakukan penilaian yang cermat terhadap permintaan ekstradisi tersebut dan menemukan bahwa aplikasi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
Menurut Menteri Shanmugam, status kekebalan diplomatik Tannos, yang mengklaim memiliki paspor diplomatik dari Guinea-Bissau, tidak diakui oleh pemerintah Singapura karena ia tidak terakreditasi pada Kementerian Luar Negeri Singapura. Hal ini berarti bahwa Tannos tidak dapat menggunakan paspornya untuk menghindari proses ekstradisi.
Tantangan dalam Proses Ekstradisi
Meski Tannos telah mengajukan tanggapan menolak untuk diekstradisi, proses hukum ini bisa memakan waktu lebih lama dari enam bulan yang diperkirakan awalnya. Keputusan pengadilan akan didasarkan pada argumen dari kedua belah pihak. Menteri K Shanmugam menjelaskan:
“Proses dapat berjalan lebih lambat jika ada perlawanan dari Tannos atau tim hukumnya. Hal ini bergantung pada seberapa baik mereka membangun argumen mereka dan bagaimana pengadilan menilainya.”
Koordinasi Antara Indonesia dan Singapura
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum terus berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung mengenai syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam proses ekstradisi ini. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan:
“Kami perlu memastikan bahwa penuntutan terhadap Tannos dapat dilakukan setelah ekstradisi, dan untuk itu kita memerlukan sejumlah dokumen yang lengkap dan valid.”
Ini menunjukkan bahwa ada kompleksitas terkait perbedaan dalam sistem hukum kedua negara yang perlu diatasi agar proses ekstradisi dapat berjalan lancar.
Kerjasama Internasional dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
Kementerian Hukum Indonesia menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Menurut Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas:
“Proses ekstradisi ini menjadi ujian bagi perjanjian yang telah kita ratifikasi, dan kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan hukum yang telah disepakati.”
Pemerintah Indonesia dan Singapura berharap bahwa kesepakatan ini akan menjadi fondasi bagi kerjasama yang lebih baik dalam menanggulangi tindak pidana lintas negara di masa depan.
Implikasi dan Kesimpulan Masa Depan
Kasus Paulus Tannos merupakan langkah signifikan dalam kolaborasi hukum antara Indonesia dan Singapura. Penyelesaian kasus ini akan memberikan preseden penting bagi penegakan hukum di Asia Tenggara dan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak pidana korupsi. Keduanya negara bertekad untuk membangun sistem hukum yang lebih transparan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum internasional.
Dengan demikian, proses ekstradisi ini bukan sekadar langkah hukum biasa, melainkan cerminan komitmen kedua negara dalam melawan kriminalitas dan korupsi yang merugikan masyarakat luas.
